Result Based Payment (RBP) atau pembayaran berbasis kinerja merupakan skema pembayaran dari pihak lain yang memiliki kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sederhananya, mekanisme RBP bertujuan memberikan insentif kepada pihak yang berhasil menurunkan emisi GRK. Adapun dana RBP bisa berasal dari berbagai sumber baik publik maupun swasta, atau melalui kerjasama ... Baca Lebih Lanjut

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BDLH) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian.  Core business BPDLH melakukan penghimpunan dana atas layanan dan non layanan, serta melakukan penyaluran dana kepada penerima manfaat baik atas dana program maupun dana bergulir. Dalam pelaksanaan penyaluran dana lingkungan hidup, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dapat bekerja ... Baca Lebih Lanjut

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim melalui Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 dengan janji Intended Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2009 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk mencapai target NDC, maka pemerintah Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar yang dioperasionalkan dari pusat hingga sub nasional ... Baca Lebih Lanjut

Pemanasan global yang semakin meningkat telah berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif lingkungan hidup yang disebabkannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reduction Emission from Deforestation ... Baca Lebih Lanjut

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015.  BPDPKS dibentuk untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Penghimpunan dana di sektor industri kelapa sawit dilakukan BPDPKS sejak 2015. Hingga ... Baca Lebih Lanjut

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan perusahaan yang dibentuk dan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang memiliki mandat menjadi katalis pembangunan infrastruktur Indonesia. Pasca Perjanjian Paris pada 2015, PT SMI berkomitmen untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai target target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ... Baca Lebih Lanjut